Sepuluh Negara yang Mengizinkan Cryptocurrency
Selama beberapa tahun setelah kemunculan Bitcoin, dan kemudian altcoin, minat terhadap cryptocurrency hanya ditunjukkan oleh pengguna Internet individu atau perusahaan progresif. Sementara itu, sejumlah besar negara mengabaikan mata uang virtual baru ini dan tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang patut mendapat perhatian serius. Namun, seiring berjalannya waktu, popularitas uang digital mulai tumbuh pesat, dan para pemimpin di banyak negara terpaksa mempertimbangkan untuk mengembangkan peraturan atas penggunaannya. Awalnya, dasar hukum yang jelas ditetapkan, diikuti dengan amandemen yang mengizinkan penggunaan sistem pembayaran terdesentralisasi.
Akan terus bertambah! Dalam kasus beberapa negara maju yang telah melegalkan aset digital, para ahli sudah mulai membahas awal proses tokenisasi perekonomian. Hari ini kami akan memberi tahu Anda sepuluh negara yang percaya pada cryptocurrency dan mengizinkan untuk digunakan secara resmi.
1. Jerman
Negara Uni Eropa ini adalah salah satu negara pertama yang mengatur cryptocurrency pada tingkat hukum dan mengakuinya sebagai instrumen keuangan. Bank Sentral Jerman mendefinisikan aset digital sebagai "uang pribadi" yang dapat digunakan untuk pembayaran antara bank dan organisasi komersial. Setiap pembelian yang dibayar dengan mata uang virtual dikenakan PPN, sedangkan transaksi cryptocurrency tidak dikenakan pajak.
Di Jerman, penerbitan, kepemilikan, dan perdagangan uang digital, serta mining, diizinkan secara hukum.
2. Kanada
Negara ini menempati peringkat kedua di dunia dalam jumlah ATM BTC yang dipasang di wilayahnya. Meskipun Bitcoin dan altcoin tidak secara hukum dianggap sebagai alat pembayaran di Kanada, transaksi barang dan jasa dalam uang virtual dilakukan secara umum. Namun, penjualan barang dan jasa untuk aset digital menyiratkan pembayaran PPN. Penduduk negara ini juga diharuskan membayar pajak atas pendapatan yang diperoleh dari berinvestasi dalam cryptocurrency.
3. Malta
Di sini, aset virtual adalah instrumen pasar yang lengkap, perusahaan cryptocurrency dilegalkan, dan warga negara dapat menggunakan koin digital untuk transaksi pembayaran.
Kementerian Keuangan Malta telah mengembangkan undang-undang khusus dengan ketentuan yang mengatur peredaran cryptocurrency. Sementara itu, dana virtual di negara bagian dikendalikan oleh Otoritas Inovasi Digital, bukan Bank Sentral negara tersebut. Keputusan otoritas Malta ini telah membantu mencegah konflik antara dana cryptocurrency dan uang fiat.
4. Norwegia
Cryptocurrency secara resmi diakui sebagai aset digital di negara ini pada tahun 2013. Sementara itu, keuntungan dari penjualan koin virtual di Norwegia dikenakan pajak khusus. Hingga tahun 2017, pajak ini berupa PPN tradisional, tetapi kemudian pemerintah menghapuskannya untuk transaksi dengan koin elektronik.
5. Singapura
Para pemimpin negara ini secara resmi menganggap cryptocurrency sebagai aset keuangan. Aktivitas perusahaan lokal dalam membeli dan menjual mata uang virtual dikenakan pajak sebesar 7%, sedangkan investasi jangka panjang pada aset crypto oleh perorangan tidak dikenakan pajak.
Yurisdiksi Singapura telah berhasil meletakkan dasar bagi regulasi yang fleksibel di bidang aset digital, sehingga banyak perusahaan besar yang ingin mendaftar di negara bagian ini. Aset virtual di negara ini dikendalikan oleh regulator lokal – Bank Sentral dan Otoritas Moneter Singapura.
6. AS
Operasi cryptocurrency di negara ini telah dilegalkan oleh Securities and Exchange Commission (SEC) sejak tahun 2015. Mereka dikenakan pajak, sedangkan aturan perpajakannya ditetapkan secara independen oleh masing-masing negara bagian.
Pengguna cryptocurrency diharuskan membayar pajak pendapatan lokal dan federal atas pendapatan yang diperoleh dari penambangan, investasi, atau pertukaran barang dengan aset digital.
7. Republik Ceko
Ceko menjadi salah satu dari sedikit negara Eropa Timur yang mengizinkan penggunaan cryptocurrency. Sementara itu, Bank Sentral negara tersebut telah menetapkan bahwa operasi uang virtual tidak dikenakan perizinan dan pajak tambahan. Satu-satunya keungulan Ceko adalah pemilik bursa cryptocurrency, ATM BTC, dan organisasi yang menukar mata uang digital dengan fiat harus memverifikasi klien mereka.
8. Swiss
Kebutuhan untuk mengatur cryptocurrency di negara ini pertama kali dibahas pada tahun 2013, tetapi saat itu isu tersebut masih menjadi diskusi. Tiga tahun kemudian, otoritas salah satu kota terbesar di Swiss – Zug – mulai menerima Bitcoin untuk pembayaran layanan negara bagian dan kota.
Belakangan, mata uang elektronik mulai aktif diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari penduduk di wilayah lain di negara tersebut. Terlepas dari kurangnya peraturan hukum yang jelas mengenai uang digital, saat ini Swiss menjadi salah satu negara paling populer untuk mendaftarkan startup blockchain dan bisnis crypto.
Individu di sini dapat melakukan operasi mata uang virtual tanpa batasan. Mereka dibebaskan dari PPN; tetapi, beberapa operasi ini memerlukan izin.
9. Swedia
Pihak berwenang Swedia memandang uang elektronik sebagai alat pembayaran, tetapi tidak mendefinisikannya secara hukum. Pendapatan dari mining dan penjualan cryptocurrency di negara tersebut dikenakan pajak penghasilan.
Regulator keuangan Swedia telah melegalkan ATM Bitcoin dan operasi bursa cryptocurrency swasta. Namun, prosedur tersebut dibatasi oleh undang-undang anti pencucian uang dan kontra-terorisme.
10. Jepang
Pada musim semi tahun 2017, parlemen negara ini mengakui Bitcoin dan cryptocurrency lainnya sebagai alat pembayaran sah di negara tersebut. Menurut undang-undang Jepang, mata uang virtual tidak dianggap sebagai mata uang penuh, tetapi dapat digunakan untuk pembayaran setara dengan mata uang fiat. Transaksi cryptocurrency dibebaskan dari PPN.
Bursa cryptocurrency di Jepang juga memiliki status resmi dan harus berlisensi.
